- June 6, 2020
- Posted by: Bayu Prabowo
- Category: Berita, Berita Lokal, Informasi, lainnya
PALEMBANG SONORA – Penerapan pembatasan sosial berskala besar di Kota Palembang telah memasuki tahap kedua, sejak Rabu (3/6).
Saat pemerintah pusat mewacanakan soal new normal life beberapa waktu lalu, hal tersebut direspon positif oleh pemerintah kota Palembang di Provinsi Sumatera Selatan.
Bahkan, respon pemerintah tersebut disampaikan saat Kota Palembang masih menjalankan penerapan psbb tahap pertama.
Menurut seorang pengamat politik Sumatera Selatan, Bagindo Togar Butar-Butar, apabila sebuah kebijakan belum dievaluasi oleh pemerintah, namun sudah dimunculkan wacana kebijakan baru, hal tersebut merupakan sesuatu yang aneh.
“Kalau tidak dilakukan evaluasi, ujug-ujug muncul pemikiran baru, kebijakan baru, kan aneh,” ungkap Bagindo, saat dihubungi radio Sonora melalui sambungan telpon, beberapa waktu lalu.
Bagindo menilai, pemerintah daerah seperti melakukan lompatan yang tidak beralasan.
“Boleh quantum researchnya. Melompat itu ada dasar. Tapi, kalau paritnya terlalu lebar, jangan dilompati,” ujar pria lulusan FISIP Unsri tersebut.
Selama ini, lanjut Bagindo, asumsi orang terhadap penerapan psbb adalah salah.
“Ketika kebijakan psbb dilakukan, orang selalu cenderung di dampak sosial ekonominya. Itu terjebak,” ungkap mantan Ketua IKA FISIP Unsri tersebut.
Menurut Bagindo, penilaian pertama dalam penerapan psbb adalah ketika kurva penularan covid-19 mengalami penurunan yang signifikan.
“Baik dari odp, pdp, terinfeksi, maupun yang sembuh, dan turunannya yang meninggal. Itu nanti menjadi fokus penilaian,” ujarnya.
Artinya, sambung Bagindo, bahwa upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah berjalan dengan efektif.
“Apa yang dilakukan, prosedur yang dibuat, atau ketentuan dalam psbb itu memang efektif berjalan. Bukan distribusi sembako sama masker. Itu hal gampang melakukannya,” pungkasnya.
Penulis : Bovend
Sumber Foto : Google.com
