- July 15, 2020
- Posted by: Bayu Prabowo
- Category: Informasi
No Comments
PALEMBANG SONORA Penyaluran kredit usaha rakyat (kur) kepada pelaku usaha di Provinsi Sumatera Selatan tidak berjalan sesuai dengan harapan. Akibatnya, masih banyak dana kredit usaha rakyat (kur) yang belum terserap oleh dunia usaha di wilayah tersebut.
Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, H. Herman Deru mengatakan hal itu, saat memimpin rapat koordinasi penyaluran kredit usaha rakyat, Selasa (14/7).
Menurut Herman Deru, baru sekitar 30 persen kuota kredit usaha rakyat (kur) di Provinsi Sumatera Selatan yang telah digelontorkan oleh lembaga keuangan.
“Kita tahu kan, dari 4 triliun kuota KUR Sumatera Selatan ini, baru 1,3 lho yang gelontor,” ujar Herman Deru, dalam video yang diunggah akun instagram @humasprovsumsel.
Mengapa hal itu bisa terjadi?
Herman Deru melihat, permasalahan tersebut disebabkan oleh kondisi pelaku usaha yang tidak memenuhi persyaratan dari lembaga keuangan.
“Nah, saya temukan juga problemnya. Problemnya di mana? Problemnya, karena si sasaran gak bankable,” ungkap mantan Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Timur 2 periode tersebut.
Menurut Herman Deru, dalam beberapa kasus, yang menjadi masalah bukan disebabkan oleh kondisi keuangan pelaku usaha tersebut.
Namun, data diri pelaku usaha tadi digunakan sebagai penjamin oleh anggota keluarga terdekat, yang pembayaran kreditnya mengalami masalah.
Akibatnya, data pelaku usaha tersebut bermasalah di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.
“Gimana dia mau bankable? Kadang-kadang, mau utang 50 juta tanpa agunan, performance ok, usaha ok, tapi ktpnya pernah dipinjam sama anaknya, misalnya ngambil motor, macet di leasing 2 – 3 bulan. Ojk list. Gak bankable dia. Gak bisa,” ujar pria yang dilantik sebagai Gubernur Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2018 tersebut.
Penulis: Bovend
Sumber Foto: Humas Provinsi Sumatera Selatan
