Site icon Sonora FM Palembang

Aktivis Perempuan : “ Omnibus Law Menghambat Perempuan Bersuara “

Palembang Sonora – Ketua Komunitas Solidaritas Perempuan Palembang, Emilia mengatakan bahwa persoalan yang dihadapi Sumsel terkait perempuan adalah konflik agraria serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Ketika perempuan mengalami ketidakadilan baik itu perampasan lahan maka dampak terhadap perempuan berlapis.

“ Dampak pembangunan adalah perempuan, karena perempuan berinteraksi langsung dengan bumi atau lingkungan. Perempuan menganggap bumi adalah bagian dari dirinya. Ketika perempuan menjaga bumi atau lingkungan maka mereka akan menjaganya seperti anak mereka sendiri,” ujarnya.

Ketika ada perampasan lahan, perempuan tidak bisa lagi mengakses baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun sebagai obat-obatan karena perempuan melihat bahwa bumi bukan hanya tempat menyediakan makanan tapi juga tempat merawat mereka.

“ Perempuan akan seribu kali berfikir untuk merusak atau menyakiti bumi atau lingkungan,” tukasnya.

Ia mengatakan bahwa tantangan terbesar kaum perempuan saat ini adalah terkait kebijakan pemerintah disahkannya undang-undang omnibus law. Undang-undang tersebut telah membatasi gerak perempuan ketika mereka ingin memperjuangkan, merawat bumi atau lingkungan.

“ Berbenturan dengan aturan tersebut, ketika perempuan mau bersuara ada undang-undang yang membatasi,” tukasnya.

Ia menambahkan perempuan tidak pernah diberi ruang aman untuk berbicara atau berpendapat menuntut hak-hak mereka. Ia berharap pemerintah bisa melihat atau membuat kebijakan atau payung hukum terhadap perempuan ketika perempuan bersuara atau berpendapat mereka tidak was-was, ujarnya.

Penulis : Jati

Sumber foto : koleksi pribadi

Exit mobile version