PALEMBANG SONORA – Pilkada ditengah pandemic, politik uang menjadi isu yang hangat dengan alasan utama karena ekonomi yang sedang lesu. Ketua Bawaslu Sumsel Iin Irwanto, ST, MM dalam acara Voice of People (28/10/2020) mengatakan bahwa situasi ekonomi yang sedang lesu menjadi ancaman pilkada, karena dapat dimanfaatkan paslon untuk melakukan politik uang.
“ kami sosialisasi, membangun kesadaran masyarakat, bila pilkada tidak dilaksanakan, rotasi kepemimpinan berhenti, pembangunan menjadi tidak efektif. Demi keselamatan dan pilkada jangan mau diiming – imingi politik uang,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa politik uang memiliki banyak modus.
“ bisa kupon, voucher, bukan hanya uang, tapi bantuan – bantuan dengan imbalan tidak mencoblos, atau memilih paslon tertentu. Memberantas politik uang tidak bisa bekerja sendiri, perlu kerjasama dan kesadaran masyarakat, perlu integritas dari masyarakat,” imbuhnya.
Ia mengajak seluruh stake holder agar menolak politik uang karena efeknya sangat besar.
“ politik uang tantangannya besar sekali, kalau sampai saksi disuap, disitu ujian integritas tertinggi, masyarakat juga harus lebih cerdas juga mau menerima politik uang, efeknya nanti ke APBD, ke program dari paslon yang berkuasa nanti,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa netralitas ASN juga menjadi hal yang sangat seksi di saat pilkada.
“ ASN kan orang pintar, punya jabatan, status social, punya kerabat, keluarga. Kita meminta ASN netral, kami bekerjasama dengan komisi ASN untuk menindak ASN yang tidak netral. Akan ada sanksi dari komisi ASN mulai dari teguran sampai pemecatan,” ujarnya.
Ia mengatakan ketidaknetralan ASN banyak terjadi di media social.
“berfoto dengan salah satu paslon di medsos dan memberi arahan untuk memilih paslon tersebut, like di fb atau comment agar tidak memilih paslon tertentu, termasuk tidak netral. Kami menghimbau agar para ASN jangan berkampanye dan harus menjaga sikap,” ujarnya.
Penulis : Jati Sasongko
Sumber Foto : Koleksi Pribadi