Palembang Sonora – Bharada E atau Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu resmi mengajukan dirinya sebagai justice collaborator (JC) dalam kasus dugaan pembunuhan Brigadir J yang menyeret namanya.
Ia mengajukan berkas tersebut melalui tim kuasa hukumnya, Deolipa Yumara kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Senin (8/8/2022).
Apa itu justice collaborator (JC) ?, Dedeng Zawawi, S.H., M.H, Pengamat Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya menjelaskannya kepada sonora (09/08/2022).
“ Justice collaborator adalah pelaku tindak pidana yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk membongkar sebuah kasus. Ketentuan dasar hukumnya UUD no. 13 tahun 2006 pasal 10, disebut jc, kemudian ada perubahan di UUD no. 31 tahun 2014 disisipkan pasal 10a dapat keringanan atau keuntungan didapat LPSK memberikan izin menjadi jc. Serta ada surat edaran MA no. 4 tahun 2011, hakim dalam proses persidangan memutus apa saja atau ketentuan, unsur-unsur bagi justice collaborator itu sendiri,” ujarnya.
Undang – undang no.13 tahun 2006 pasal 10 ayat 2a menyebutkan jc dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan pidana yang dijatuhkan. Di perubahan UUD no.31 tahun 2014 ada beberapa keuntungan yang didapat dari jc, missal dalam hal tempat penahanan dipisahkan dalam menjalani pidana antara saksi pelaku dan tersangka, terdakwa atau narapidana penahanan dipisahkan. Ada pemisahan berkas perkara saksi pelaku dan tersangka, terdakwa dalam proses penyidikan. Dalam memberikan kesaksian persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap pidananya. Adanya keringanan pidana atau bebas bersyarat, remisi tambahan dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.
Unsur-unsur jc diatur dimana yang bersangkutan dan salah satu pelaku tindak pidana harus mengakui kejahatan yang dilakukan atau bukan pelaku utama. Ada keringanan-keringanan dalam keputusan hakim sudah diatur dalam skema mahkamah agung ini.
“ peristiwa ini dalam kesatuan institusi polri sebagai aparat penegak hukum dalam internal kesatuan polri harus memberi pelajaran yang baik kepada masyarakat luas. Harus memberikan kepercayaan hukum kepada masyarakat. jangan sampai terjadi tindak pidana yang tersistem matis seperti itu. LPSK harus bekerjasama agar kasus ini dapat terungkap tanpa memandang siapapun pelaku utama atau orang yang terlibat. Institusi polri harus bersih dari hal-hal seperti ini,” tutupnya.
Penulis : Jati
Sumber foto : koleksi pribadi