Informasi

PALEMBANG  SONORA Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Menurut Gubernur Sumsel H. Herman Deru, Bank Perkreditan Rakyat (bpr) juga tidak luput dari permasalahan. Hal itu disampaikan Herman Deru, saat memberikan sambutan di acara penyerahan bantuan

PALEMBANG  SONORA Berdasarkan data yang dipaparkan oleh salah satu kepala rumah sakit di Lombok, belum ada satupun orang meninggal karena virus corona. Hal itu disampaikan oleh Gubernur Sumsel H. Herman Deru, saat memberikan sambutan di acara penyerahan bantuan kepada Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Sumatera Selatan, Senin (8/6), di ruangan Graha Bina Praja Provinsi Sumatera

PALEMBANG  SONORA Sejak pekan pertama Maret 2020, atau tepatnya setelah Tanggap Darurat Covid-19 Provinsi Sumatera Selatan ditandatangani oleh Gubernur, suasana perekonomian Sumatera Selatan mengalami sedikit penurunan. Hal itu diungkapkan Gubernur Sumsel Herman Deru, saat memberikan sambutan di acara penyerahan bantuan kepada Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Sumatera Selatan, Senin (8/6), di ruangan Graha Bina Praja

PALEMBANG  SONORA Penanganan covid-19, bukan hanya oleh pemerintah saja, tapi juga dilakukan oleh semua pihak. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, yang juga merupakan Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Sumatera Selatan, H. Herman Deru, menerima penyerahan bantuan dari beberapa lembaga kepada Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Sumatera Selatan, Senin (8/6), di ruangan Graha Bina Praja Provinsi

Kabid Humas Kombes Pol Drs Supriadi, MM mengatakan bahwa meskipun dimasa Pandemi Covid-19, Dit Res Narkoba dan Dit Reskrimum Polda Sumsel serta Polres/ tabes Jajaran masih melakukan pengungkapan terhadap kasus-kasus yang terjadi khususnya Kasus 3C (Curas, Curat dan Curanmor) dan Tindak Pidana Narkoba. Ini dibuktikan pada minggu pertama Bulan Juni 2020 Dit Res Narkoba Polda

PALEMBANG  SONORA  Kewajiban debitur yang tertunda sebesar 10,52 trilyun di Provinsi Sumatera Selatan, menjadi beban bagi lembaga keuangan. Hal tersebut disampaikan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 7 Sumbagsel Untung Nugroho, Senin (8/6). Untung mengungkapkan, seharusnya pembayaran yang tertunda tersebut masuk sebagai angsuran kredit. “Tapi tidak masuk ke lembaga pembiayaan dan juga perbankan,” ungkap

PALEMBANG  SONORA Pandemi covid-19 turut berdampak terhadap menurunnya kemampuan ekonomi masyarakat. Di Provinsi Sumatera Selatan, terdapat 194.070 debitur dengan nilai pinjaman sebesar 10,52 trilyun yang terdampak covid-19, dan telah ditunda pembayarannya. Hal itu disampaikan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 7 Sumbagsel Untung Nugroho, Senin (8/6), saat memberikan sambutan di hadapan hadirin yang berada

PALEMBANG  SONORA Kepala OJK Kantor Regional 7 Sumbagsel Untung Nugroho, Senin (8/6) pagi, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Gubernur Sumsel untuk melaporkan tentang tugas OJK terkait dengan penanganan covid-19. Pada kesempatan itu, Untung memberikan sambutan di hadapan hadirin yang berada di ruangan Graha Bina Praja Provinsi Sumatera Selatan. OJK, kata Untung, sebagai pengatur dan pengawas

PALEMBANG SONORA  Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 7 Sumbagsel, Untung Nugroho, Senin (8/6) pagi, menyambangi Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Sumatera Selatan H. Herman Deru. Pada kunjungan kali ini, Kepala OJK Kantor Regional 7 Sumbagsel memiliki beberapa agenda untuk disampaikan kepada Gubernur Sumsel. Hal itu diungkapkan Untung Nugroho, saat memberikan sambutan

PALEMBANG SONORA – Menanggapi masih tingginya kasus postif covid-19 di Palembang, dan apakah perlu segera diterapkannya new normal life, Ketua Apindo (Asosiasi Pengusaha Kota Palembang) Gordon ButarButar kepada Sonora mengatakan bahwa persoalan covid-19 tidak diketahui sampai kapan akan berakhir, oleh sebab itu ia meminta masyarakat untuk berjaga berjaga karena covid-19 ini bukan sepenuhnya tanggung jawab