Ditjen Pajak Kanwil DJP Sumsel Babel dan Babel sosialisasikan PMK Nomor 165/PMK.03/2017

Revisi kedua peraturan menteri keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang pelaksanaan Program Pengampunan Pajak telah terbit ditetapkanya PMK Nomor 165/PMK.03/2017. Selain mengatur mengenai tidak diperlukannya Surat keterangan Bebas dan cukup menggunakan Surat Keterangan Pengampunan Pajak untuk memperoleh fasilitas pembebasan PPh atas balik nama asset tanah dan/atau bangunan yang diungkapkan dalam program Amnesti Pajak sebagaimana diumumkan sebelumnya, PMK-165 ini juga mengatur mengenai prosedur perpajakan bagi Wajib Pajak yang melaporkan aset tersembunyi sebelum aset tersebut ditemukan oleh direktorat Jendral Pajak.

ini memberikan kesempatan bagi seluruh Wajib Pajak untuk memiliki harta yang masih belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2015 maupun SPH untuk mengungkapkan sendiri asset tersebut dengan membayar pajak penghasilan dengan tarif sebagai berikut:

No.    Kelompok wajib pajak                                                                                        tarif

  1. Orang Pribadi Umum                                                                                           30 %
  2. Badan Umum                                                                                                        25%
  3. Orang Pribadi/Badan tertentu(penghasilan usaha ≤4,8M                            12,5%                                                        Dan atau karyawan dengan penghasilan ≤Rp632jt

 

Mengingat pengungkapan dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak sebelum aset tersebut ditemukan oleh Ditjen Pajak, maka ketentuan sanksi dalam pasal 18 UU Pengampunan Pajak tidak berlaku bagi Wajib Pajak yang memanfaatkan prosedur PAS-Final. Asset yang dapat diungkapkan adalah asset yang diperoleh Wajib Pajak sampai dengan 31Desember 2015 dan masih dimiliki pada saat tersebut.

Prosedur PAS-Final dapat dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPH Final, dilampiri dengan surat seoran Pajak dengan kode Akun Pajak 411128 dan kode Jenis setoran 422 ke KPP tempat wajib pajak terdaftar. Prosedur PAS-Final ini hanya dapat dimanfaatkan selama Ditjen Pajak belum menerbitkan Surat perintah pemeriksaan (SP2) Pajak sehubungan dengan ditemukannya data aset yang belum diungkapkan.

Ditjen Pajak menghimbau semua Wajib Pajak yang belum dan terlebih khusus yang sudah ikut Amnesti Pajak dan masih memiliki asset tersembunyi untuk segera memanfaatkan prosedur PAS-Final sebagaimana diatur dalam PMK-165 ini sebelum Ditjen Pajak menemukan data asset tersembunyi tersebut.



Leave a Reply