PALEMBANG SONORA Pemerintah daerah telah menunjukkan keseriusan pada sektor pertanian, sehingga Sumatera Selatan menjadi provinsi penghasil pangan nomor 5 di Indonesia.
Meski, untuk bisa meraih prestasi tersebut, bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Ada banyak permasalahan yang dihadapi oleh para petani di Provinsi Sumatera Selatan.
Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, H. Herman Deru melihat, para pemangku kepentingan sektor pertanian, tidak bisa mengesampingkan kondisi riil di lapangan, yaitu bahwa petani kesulitan untuk membeli sarana produksi padi (saprodi).
Untuk merealisasikan hal itu, lanjut Herman Deru, petani melakukan peminjaman uang dari pengijon atau tengkulak, yang nilainya, sebenarnya tidak banyak.
Menurut Herman Deru, diperkirakan ongkos produksi pertanian petani padi tidak sampai 10 juta.
“Mulai dari nebar benih sampai panen, berkisar 8 sampai 9 juta,” ujar Herman Deru, dalam video yang diunggah akun instagram @humasprovsumsel, Selasa (14/7).
Herman Deru menilai, hal ini bisa menjadi utang besar, bila petani tersebut berada pada pihak yang tidak tepat.
Oleh karena itu, sambung Herman Deru, pemerintah daerah membutuhkan bantuan dari lembaga-lembaga keuangan terkait dalam rangka peningkatan produksi pertanian.
“Sebagai daerah yang mayoritas profesi warganya adalah petani, saya butuh bantuan Otoritas Jasa Keuangan (ojk), Himpunan Bank milik Negara (himbara), Bank Indonesia (BI), Bank milik daerah, dll,” ungkapnya, saat memimpin rapat koordinasi penyaluran kredit usaha rakyat (kur), Selasa (14/7).
Menurut Herman Deru, inti dari pertemuan yang digelar oleh pemerintah provinsi Sumatera Selatan tersebut, adalah untuk menemukan formula yang tepat bagi para petani.
Penulis: Bovend
Sumber Foto: Humas Provinsi Sumatera Selatan