Palembang Sonora – Tujuh Anggota Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Sumatera Selatan periode 2022-2025 pada Selasa (26/07) secara resmi dilantik oleh Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru.
Salah satu Anggota Komisioner KPID Sumsel yang baru dilantik, Hasandri Agustiawan, S.Ag, M.Si mengaku bersyukur karena setelah menunggu selama tujuh bulan akhirnya baru bisa dilantik.
“Ini merupakan prestasi yang baik dalam perjalanan karir saya, mengingat saya cukup lama menjadi praktisi pers sebagai jurnalis radio dan cetak di Sumsel. Senang dan bangga bisa mengabdi di dunia penyiaran berdasarkan pengalaman yang saya miliki,” ujarnya.
Ia mengatakan, bahwa KPI harus menjadi remote penyiaran di Sumatera Selatan, sehingga peran KPID sangat berat apalagi jika undang-undang memberikan kewenangan kepada KPI untuk masuk ke Media Sosial.
“Ini tugas berat KPID Sumsel, meskipun demikian kami akan membentuk tatanan kepengurusan dan akan ada rumusan-rumusan serta program yang akan dilakukan secara kelembagaan,” ujarnya.
Ia menambahkan, dunia penyiaran saat ini berkembang dengan sendirinya sesuai dengan kemajuan teknologi. Konten-konten mereka pun dinilai juga sudah baik, tetapi lembaga penyiaran tetap berhati-hati dan tetap mengindahkan kaidah-kaidah penyiaran yang ada.
Menurutnya, berhasil atau tidaknya sebuah konten radio dapat dilihat dari lama tidaknya program radio tersebut berjalan. Bila bertahan lama, maka hal itu menjadi indikasi bahwa masyarakat menyukainya.
Ia mengatakan sejauh ini KPI belum diberi kewenangan penuh mengawasi media sosial, saat ini undang-undangnya masih dibahas di Komisi I DPR RI. Maka dari itu, Hasandri berharap undang-undang tersebut bisa segera disahkan sehingga KPI punya kewenangan mengawasi media sosial.
Menurutnya, hal itu sudah menjadi suatu keharusan mengingat konten-konten di media sosial tidak melalui proses editing yang baik seperti di Televisi, Radio dan Media Cetak. Konten-konten yang berbau sara dan asusila perlu diawasi dengan ketat, mengingat media sosial kini masih dibawah undang-undang ITE.
“KPI mengedepankan persuasif bukan tindakan. Bagaimana KPI mampu mensosialisasikan produk produk yang bertentangan dengan etika dan norma-norma kepada masyarakat sehingga masyarakat memperoleh pencerahan.kepada orang tua juga harus bijak kepada anaknya jangan sampai mereka mengakses konten-konten pornografi dan kekerasan melalui handphone mereka. Selain itu, masyarakat juga dapat bijak dalam bermedia sosial, jadi kalau bisa gunakan seperlunya saja,” tutupnya.
Penulis: jati
Sumber Foto: koleksi pribadi