Palembang Sonora – PT. Pertamina melalui anak perusahaannya PT. Pertamina Patra Niaga mulai melakukan ujicoba pembatasan pembelian pertalite dan solar subsidi. Pertamina hanya akan melayani penjualan Pertalite dan Solar subsidi bagi konsumen yang berhak, yang sudah terdaftar dalam sistem MyPertamina. Apa komentar pengamat kebijakan public terkait hal ini ?, Dr.Andries Lionardo S.IP, M.Si, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Sriwijaya (Unsri) kepada Sonora (06/07/2022) menuturkannya.
“ Mungkin hal itu diambil pemerintah kaerna pengaruh dampak ekonomi global yang tidak menentu. Ada beberapa negara yang diperkirakan resesi secara global, kita negara berkembang barangkali punya pengaruh besar sehingga banyak spekulasi-spekulasi kebijakan dilapangan tapi pemerintah tetap harus memikirkan pentingnya BBM untuk masyarakat terutama transportasi, industry dan usaha-usaha lain,” ujarnya.
Terkait seberapa besar efektifitas aplikasi Mypertamina diterapkan mengingat tidak semua masyarakat memiliki gawai, ia mengatakan bahwa setiap kebijakan memang tidak bisa langsung efektif namun kedepan masyarakat harus menyesuaian diri karena saat ini kita sudah hidup di era society 5.0 dimana semua serba digital dan online. Tantangan masyarakat kita untuk lebih maju kedepan karena kita sudah dihadapkan dampak covid-19 sehingga berlaku society 5.0, seluruh aktifitas menggunakan online dan digitalisasi.
“ Pemerintah tetap harus mengedepankan unsur distribusi barang public yang berkeadilan. semua lapisan masyarakat harus dapat, hanya cara perbedaan cara mendapatkannya menjadi pelajaran bagi kita. Dulu dengan cara manual sekarang dengan aplikasi. Saya pikir Ini menjadi tantangan pemerintah dan masyarakat. disatu sisi pemerintah mengeluarkan kebijakan baru, namun efektifitas implementasinya dilapangan masyarakat belum terbiasa,” ujarnya.
Ia menilai kebijakan pemerintah menggunakan aplikasi dalam distribusi barang public bukanlah suatu pilihan tapi sebuah peradaban. Ini harus diikuti semua lapiasan masyarakat karena semua akan menuju ke online. Saat ini kehidupan sepertinya milik generasi milenial, bagi yang berumur menjadi tantangan.
“ Yang terpenting adalah setiap kebijakan perlu sosialisasi,” tukasnya.
Untuk tahap pertama uji coba pembatasan ini, pemberlakuannya baru dilakukan di 11 daerah yang tersebar di 5 provinsi di Indonesia. 11 daerah itu adalah sebagai berikut: 1. Kota Bukittinggi, Sumatera Barat 2. Kab. Agam, Sumatera Barat 3. Kota Padang Panjang, Sumatera Barat 4. Kab. Tanah Datar, Sumatera Barat 5. Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 6. Kota Bandung, Jawa Barat 7. Kota Tasikmalaya. Jawa Barat 8. Kab. Ciamis, Jawa Barat 9. Kota Manado, Sulawesi Utara 10. Kota Yogyakarta, DIY 11. Kota Sukabumi, Jawa Barat
Penulis : Jati
Sumber foto : koleksi pribadi
