Sonora Palembang – Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih, Marty Abdullah, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah meluncurkan program Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan. Dalam wawancara bersama Radio Sonora Palembang 31 Oktober 2024 terungkap peluncuran ini merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan daerah serta menanggulangi masalah pangan di masa mendatang.
Program CPPD yang dilaksanakan pada tahun 2023 dan baru-baru ini diluncurkan kembali untuk tahun 2024 merujuk pada Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012. Menurut Marty, cadangan pangan nasional terdiri dari cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan daerah, dan cadangan pangan masyarakat, yang semua bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan.
“Cadangan pangan pemerintah daerah merupakan ketersediaan bahan pangan pokok yang disimpan oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Ini dapat dimobilisasi dengan cepat untuk konsumsi masyarakat atau untuk mengatasi gejolak harga bahan pokok,” jelas Marty.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa CPPD bertujuan untuk mengatasi masalah kekurangan pangan, bencana alam, kemiskinan, keadaan darurat, serta untuk mengantisipasi gejolak harga kebutuhan pokok. Di Kota Prabumulih, cadangan pangan yang disiapkan dalam bentuk beras.
Marty menjelaskan bahwa ada dua metode penyaluran bantuan pangan, yaitu metode bottom up dan top down. Metode bottom up melibatkan pemerintah desa atau kelurahan yang mengusulkan bantuan kepada kepala daerah. Setelah dilakukan verifikasi oleh Dinas Ketahanan Pangan, bantuan kemudian disalurkan. Sementara itu, metode Top down yang diterapkan baru-baru ini di wilayah Prabumulih Barat melibatkan kepala daerah yang memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama mereka yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial dan tidak menerima bantuan pemerintah lainnya.
“Pada tahun 2024, Kota Prabumulih telah menggelontorkan bantuan sebesar 5 ton atau 5000 kg kepada 500 kelompok penerima manfaat di Kecamatan Prabumulih Barat. Namun yang kita titipkan di Bulog ini dianjurkan untuk tidak kita habiskan seluruhnya, karena sebagai antisipasi penanggulangan apabila terjadi keadaan darurat atau bencana alam,” ujar Marty.
Dalam kesempatan yang yang lain , pada tanggal 22 Oktober 2024, Walikota Prabumulih bersama dengan 13 bupati/walikota di Indonesia menerima apresiasi dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI sebagai kepala daerah yang memiliki komitmen dalam penyelamatan pangan. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Direktur Pangan dan Pertanian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional RI, Bapak Jarot Indarto, SP, MT, MSc, Ph.D.
Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah daerah Prabumulih menunjukkan komitmennya dalam memastikan ketersediaan pangan dan menjaga kesejahteraan masyarakat, terutama dalam menghadapi tantangan yang berkaitan dengan ketahanan pangan.