Pengamat : “ Alasan-alasan Penudaan Pemilu masih Lemah ”

Palembang Sonora – Wacana penundaan pemilu 2024 digaungkan oleh beberapa ketua umum partai politik mulai dari alasan ekonomi dan juga karena pandemic. Dedeng Zawawi, S.H., M.H, Pengamat Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya kepada Sonora (1/03/2022) mengatakan bahwa alasan yang dikemukakan tidak urgen. Dalam system ketatanegaraan pemilu sudah diatur dalam undang-undang. Undang-undang adalah aturan tertinggi, dalam undang-undang disebutkan bahwa pemilu dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.

“ Sudah ditetapkan oleh undang-undang 5 tahun sekali, dimana 5 tahun belakang sudah berjalan sesuai jadwal yang ditentukan,” ujarnya.

Wacana pemilu 2024 ditunda bersifat pendapat pribadi. Argument-argumen secara pertanggungjawaban hukum dan realitas demokrasi masih lemah untuk dipertanggungjawabkan. Sebaiknya usulan tersebut tidak perlu diwacanakan oleh beberapa politisi. Wacana tersebut menimbulkan prokontra dan tidak beralasan.

Undang-undang merupakan aturan yang konstitusional belum ada aturan dibawahnya yang mampu memberikan alasan penundaan. Alasan ekonomi dan covid tidak tepat karena masih ada beberapa tahun lagi kedepan. Beberapa waktu kebelakang banyak pilkada digelar dimasa pandemic dan berjalan lanjcar. Bila pemilu ditunda akan merusak system ketatanegaraan dan menimbulkan kekacauan.

Penulis : jati

Sumber foto : koleksi pribadi