Pengamat : “ Kebijakan Pemerintah soal BPJS Kesehatan Sebaiknya Flexibel “

Palembang Sonora – Pemerintah berusaha melakukan optimalisasi jaminan kesehatan nasional salah satunya BPJS kesehatan menjadi syarat wajib mendapatkan layanan public seperti pembuatan SIM, STNK, SKCK dan lain-lain. Dr.Andries Lionardo S.IP, M.Si, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Sriwijaya (Unsri) kepada Sonora (27/02/2022) mengatakan bahwa jaminan kesehatan nasional sangat penting bagi masyarakat. masalah kesehatan public adalah masalah wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah karena secara teori bersifat concurrent.

“ Warga negara menjadi orang yang memiliki hak untuk mendapatkan jaminan tersebut dengan seefektif mungkin dan penuh akuntabilitas dari pemerintah,” ujarnya.

BPSJ kesehatan menjadi syarat untuk mendapatkan layanan public adalah kebijakan yang dibuat pemerintah dalam upaya melakukan system berbasis online, satu layanan terhubung dengan system layanan yang lain. Terlepas dari itu pemerintah wajib menyukseskan setiap warganya untuk mendapatkan jaminan kesehatan nasional. Tidak semua masyarakat bisa membayar BPJS karena persoalan ekonomi. Masyarakat yang tidak mampu harus dibantu atau disubsidi sehingga bisa mengakses seluruh layanan publik.

“ Flexibilitas tetap diperlukan oleh pemerintah. pemerintah harus menyadari kondisi masyarakat saat ini yang sulit untuk memenuhi kewajiban BPJSnya karena kondisi ekonomi dan lain-lain,” tutupnya.

Penulis : jati

Sumber foto : koleksi pribadi