“ Uniknya kolaborasi presiden, gubernur dan bupati berbeda-beda partai pengusung tapi terkait. Penyelenggara pemilu dikhawatirkan betapa beratnya beban mereka, dalam waktu yang sama menggelar pemilu. Kita ingat pemilu 2019 ada 100 lebih penyelenggara pemilu meninggal karena beban kerja yang berat. Ini suatu kebijakan yang harus hati-hati supaya jangan ada korban tapi bisa dapat calon pemimpin yang terbaik,” ujarnya.
Penundaan pemilu beresiko besar sebab landasan hukumnya juga harus dirubah. Undang-undang mengatakan presiden dipilih 5 tahun sekali, bila ditunda maka masa presiden ditambah. Gubernur dan walikota dijabat oleh plt dari pegawai negeri yang golongannya setingkat eselon 2 atau 1. Kalau presiden tidak ada yang setara. Ini jadi masalah, bukan hanya presiden yang di plt kan tapi menteri-menterinya juga di plt kan sebab masa jabatannya juga sudah habis. Artinya bisa terjadi krisis undang-undang, akibatnya bisa mengakibatkan keos. Secara psikologi massif bisa terjadi kebrutalan masal.
Presiden jokowi menegaskan dirinya tidak mau diperpanjang artinya tidak ada istilah pemilu ditunda karena tidak ada penggantinya, undang-undang tidak mengatur penggantinya. Jabatan presiden adalah jabatan politik karena disana banyak sekali kepentingan missal partai yang berkuasa dan koalisnya belum punya calon yang unggul, namun jangan kita befikir untuk satu golongan saja, tapi berfikir untuk kepentingan bangsa dan negara. Wacana penundaan pemilu perlu dipertimbangkan lagi akan ada dampak besar yang ditimbulkan bila pemilu ditunda.
Penulis : jati
Sumber foto : koleksi pribadi