“ Pertama program perumahan berskala besar yang sudah di groundbreaking sejak dua tahun lalu, yaitu perumahan diatas 50 hektar sebanyak tiga ribu unit. Perumahan ini untuk MBR, komunitas TNI/Polri dan PNS. Kedua saat ini sedang membangun perumahan berbasis green housing untuk MBR, non fix income. Ketiga sedang membangun perumahan komunitas di prabumulih sebanyak 223 unit untuk komunitas penyapu jalan, 70 unit di Lubuklinggau untuk penggiat olahraga, di Musirawas 60 unit untuk guru honorer. Keempat Pak Gubernur di hut propinsi ke 75 berinisiatif mengajak ASN, BUMN, BUMD Bappenas melakukan bedah rumah 75 unit dalam rangka hut propinsi ke-75,” ujarnya.
Banyak masyarakat Sumsel yang belum memiliki rumah layak huni. Ada 400 hingga 500 ribu yang belum punya rumah, serta ada 170 unit rumah yang tidak layak huni. Pemerintah melakukan beberapa upaya antara lain dengan membangun perumahan berskala besar yang notabene perumahan bersubsidi.
“ Yang sudah dibangun di BPS land sekitar 3 ribu unit menggunakan pola FLPP. sekarang sedang menggunakan pola BP2BT untuk komunitas seperti pemulung yang notabene mereka mampu tapi tidak punya akses ke bank. Dibantu agar mereka punya rumah tipe 36 yang layak huni. Untuk rumah tidak layak huni lewat bedah rumah yang dilakukan kolaborasi pemerintah pusat, propinsi dan pemerintah kabupaten kota,” tukasnya.
Saat ini sedang berjalan pembangunan perumahan green housting sebagai pilot projek perumahan monolitik dine home, perumahan yang hemat air, hemat listrik dan hemat material.
“ ini merupakan yang pertama di Indonesia dikembangkan, lokasinya di gandus land. Sudah terbangun 12 unit dan akan dibangun 250 unit lagi. Targetnya untuk MBR, fix income maupun non fix income. Syaratnya, ini merupakan rumah impian pertama. Nama-nama yang ingin mendapat subsidi pemerintah diajukan ke kementrian PU dan di verifikasi. Kisaran harganya 130 sampai 150 juta dengan subsidi sebesar 40 juta, “ tukasnya.
penulis : jati
sumber foto : koleksi pribadi