PALEMBANG SONORA Dampak dari pandemi Covid-19 sangat dirasakan oleh masyarakat ekonomi lemah. Sehingga, uluran tangan dari pihak lain, perlu dilakukan untuk membantu mereka.
Tergerak oleh kondisi tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia (RI) menyelenggarakan kegiatan Kemenkeu Peduli Pandemi Covid-19.
Salah satu kegiatannya, seperti yang dilakukan oleh Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Selatan, Rabu (23/12) sore. Kegiatan bakti sosial tersebut diberi tajuk Kemenkeu Peduli Pandemi Covid-19.
Program ini berupa penyaluran bantuan sembako bagi masyarakat yang tinggal di kawasan bantaran sungai di Jalan Brigjen H.M. Dhani Effendi Lorong Nirwana Kota Palembang.
Menurut Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Selatan Taukhid, S.E., M.Sc.IB., M.B.A., bantuan paket sembako tersebut berasal dari para pegawai Kemenkeu RI.
“Jadi, Kemenkeu Peduli itu, dari pegawai-pegawai. Diminta mengumpulkan dana, kemudian menyalurkannya dalam berbagai bentuk kepada masyarakat,” ujar Taukhid, saat menjawab pertanyaan awak media, Rabu (23/12), di Gedung Keuangan Negara Provinsi Sumatera Selatan.
Sasaran dari program ini, lanjutnya, adalah masyarakat yang bekerja sebagai aparatur sipil negara (asn), namun bukan pegawai negeri sipil (pns).
“Ada P3K kan gitu ya, kita tahu. Itu kan, tentu, takaran pendapatannya kan juga beda dengan yang pegawai negeri,” ungkap pria yang juga merupakan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan.
Dikatakannya, sudah sewajarnya para penerima bantuan tersebut mendapatkan simpati dan solidaritas dari Kemenkeu.
Menurutnya, program Kemenkeu Peduli Pandemi Covid-19 di wilayah Sumsel berhasil mengumpulkan dana sebesar hampir 40 juta rupiah.
“Kita buatkan dalam bentuk sembako. Kalau gak salah, sembako sekitar 200 ribu per paketnya,” ujarnya.
Ia menegaskan, dana yang telah dikumpulkan oleh pihak Kemenkeu tersebut, bukan merupakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Ini dari pegawai-pegawai di wilayah Sumsel,” ungkapnya.
Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Selatan, sambungnya, meliputi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea & Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).
“Semua berpartisipasi. Kemudian, semua menyalurkan. Kita kan kantornya banyak juga di sini,” pungkasnya.
Penulis: Bovend
Sumber Foto: Koleksi Pribadi
