“ Alhamdulillah seluruh fungsi peradilan di Indonesia mulai dari penyidik, JPU, semua sudah melakukan restorasi justice,” ujar Kompol Drs. Benni, SH, MH, Kaur Suhluhkum Bidkum Polda Sumsel dalam acara Talkshow di Sonora FM (21/03/2022).
Tindak pidana yang tidak bisa dikenakan restorative justice antara lain : tidak berdampak pada konflik social, tidak ada penolakan dari masyarakat, ada persyaratan semua pihak untuk tidak keberatan dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum, prinsip pembatasan pada pelaku atau tingkat kesalahan pelaku relative tidak berat yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan bukan residivis. Syarat formal adanya surat perdamaian kedua belah pihak pelapor dan terlapor, surat pernyataan perdamaian akte dending dan penyelesaian perselisihan semua pihak yang bersengketa, pelapor atau keluarga pelapor, terlapor atau keluarga terlapor dan perwakilan tokoh masyarakat, diketahui atasan penyidik. Berita acara pemeriksaan tambahan bahwa sudah ada perdamaian, rekomendasi gelar perkara.
“ Sudah banyak restorative justice, contohnya penganiayaan tidak berat, tidak menghilangkan nyawa orang, pelaku bukan residivis, mereka sepakat damai, pelapor menyabut perkaranya, tokoh masyarakat harus hadir,di dokumentasikan, tinggal dilanjutkan gelar perkara,” tukasnya.
Restorative justice tidak bisa diterapkan pada kasus narkoba, pelaku Bandar lintas negara. Menghilangkan nyawa orang seperti kasus moge yang menabrak anak-anak beberapa waktu lalu,ujarnya.
Dasar hukum restorative justice adalah undang-undang kepolisian serta pertimbangan Lembaga pemasyarakatan yang sudah penuh. Lapas yang kapasitasnya 300 orang dihuni 1500 orang. Hal-hal kecil seperti mencuri mangga atau sandal yang harganya tidak mencapai dua juta lima ratus langsung dilakukan restorative justice.
Penulis : Jati
Sumber foto : koleksi pribadi