“ Di Jawa dan Bali level 4 karena disana pusat episentrum penyebaran covid-19. Insidennya tinggi sehingga pemerintah punya kebijakan dengan membatasi ruang gerak untuk membatasi penularan,” ujarnya.
Ia menambahkan permasalahannya adalah 60% kegiatan ekonomi Indonesia berada di Jawa. Bila diterapkan PPKM terus menerus maka akan berdampak pada ekonomi nasional.
“ Dari pengamatan saya di lapangan, sudah mulai terjadi kelangkaan khususnya komoditi buah-buahan. Di Palembang harga buah mulai naik karena terjadi kelangkaan. Penerapan PPKM di Jawa tentu berdampak dengan kondisi di Palembang,” tukasnya.
Ia mengatakan dampak covid-19 sudah terasa sejak awal terjadinya pandemic. Hotel, restaurant dan pariwisata yang paling terdampak. Yang tidak berkurang adalah kebutuhan pokok. Namun pemerintah perlu memikirkan agar daya beli masyarakat tidak menurun karena Indonesia ekonominya sangat tergantung dari konsumsi masyarakat. pemerintah melakukan refocusing anggaran untuk penanganan covid namun hal tersebut tidak bisa dilakukan terus menerus karena beban APBN yang meningkat, sementara APBN ditunjang dari pinjaman.
“ Sumsel mudah-mudahan tidak significant walaupun ada karena uniknya sumsel hidupnya lebih kepada komoditi seperti sawit, karet, kopi,” ujarnya.
Ia menilai ada beberapa propinsi yang dana penanganan covidnya minim hal ini karena mereka terlalu hati-hati, padahal kita sedang berpacu dengan waktu. Bila tidak segera diatasi maka dampaknya akan lebih besar lagi.
“ Masalahnya terjadi pada data masyarakat penerima bantuan. Banyak yang tidak berhak ikut mendapatkan bantuan. Sebaiknya yang tidak berhak tidak usah menerima. Pemerintah memberikan bantuan harapannya ekonomi bisa bergerak. Dana bantuan sebagai stimulus saja, bila salah sasaran maka uang tadi tidak turun kepasar karena disimpan oleh masyarakat menengah keatas yang tidak berhak mendapat bantuan,” tukasnya.
Penulis : jati
Sumber foto : koleksi pribadi