Tim Penggerak PKK Provinsi Sumsel Selenggarakan Rapat Konsultasi

Tim Penggerak (TP) PKK Se-Provinsi Sumatera Selatan mengikuti kegiatan Rapat Konsultasi, Senin (17/5), di Ballroom Hotel Swarna Dwipa.

Kegiatan yang dihadiri oleh Ketua TP PKK Prov. Sumsel Febrita Lustia Herman Deru, Wakil Ketua TP PKK Prov. Sumsel Fauziah Mawardi Yahya, serta Ketua Dharma Wanita Persatuan Prov. Sumsel Reni Nasrun Umar, dibuka oleh Gubernur Sumsel Herman Deru.

Ketua TP PKK Prov. Sumsel Febrita Lustia Herman Deru, dalam sambutannya mengatakan, kehadiran Gubernur Sumsel selaku Ketua Pembina TP PKK Prov. Sumsel pada kegiatan tersebut, adalah sebuah kehormatan dan penghargaan bagi pihaknya.

“Dan nantinya, pada saatnya akan kami mintakan arahan dan bimbingan kepada Bapak, untuk kemajuan Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan,” ujar wanita yang akrab disapa Feby tersebut.

Dikatakan Feby, penyelenggaraan Rapat Konsultasi PKK ini didasarkan pada Keputusan Ketua TP PKK Prov. Sumsel No. 06/Kep/TPPKK Prov/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019 tentang Penyelenggaraan dan Pembentukan Panitia Rapat Konsultasi TP PKK Prov. Sumsel Tahun 2019.

Telah hadir dalam acara Rakon TP PKK Kabupaten/Kota, lanjut Feby, yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3, Pokja 4, serta Dinas PMD Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan.

Lebih lanjut, Feby mengatakan, narasumber yang akan mengisi acara Rakon ini adalah, Badan Akreditasi Nasional PAUD Sumsel dengan materi Sosialisasi Akreditasi PAUD, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Sumsel dengan materi Sosialisasi Kota Layak Anak, Wakil-Wakil Ketua TP PKK Prov. Sumsel dengan materi Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2017 serta Pencegahan dan Penanganan Stanting dengan 10 Program Pokok PKK.

Feby menjelaskan, pertemuan hari ini merupakan forum yang sarat makna bagi gerakan PKK pada masa yang akan datang. Ia mengungkapkan, berdasarkan bahasan di dalam Rakernas 8 PKK Tahun 2015, diperoleh hasil bahasan yang menjadikan beberapa pokok program menjadi program unggulan PKK, terkhusus di tahun 2019 ini.

“Program unggulan ini mutlak/wajib kita laksanakan, dan kita sukseskan bersama, agar masalah yang terjadi di masyarakat dapat terselesaikan dengan baik,” ujar istri Herman Deru tersebut.

Untuk mencapai visi dan misi PKK, 10 Program Pokok PKK, maupun Program Unggulan, wajib dilaksanakan oleh seluruh jajaran TP PKK dari Kabupaten/Kota sampai dengan Kelompok PKK, Dasa Wisma, sesuai dengan peran, fungsi, dan kapasitas mereka masing-masing.

Dikatakan Feby, 10 Program Pokok PKK pada hakekatnya juga harus selaras dengan program pemerintah. Oleh karena itu pula, terdapat satu hal berdasar yang tercantum dalam dokumen Hasil Rakernas 8 PKK tahun 2015, yang mengamanatkan kepada TP PKK perlu menginformasikan, mengkomunikasikan, dan mengkonsultasikan rencana kerjanya kepada pemerintah daerah melalui SKPD yang membidangi urusan pembinaan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat, agar rencana kerja PKK menjadi bagian tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan pembangunan pemerintah daerah. Sehingga, gerakan PKK dapat memberikan andil dan turut serta ambil bagian dalam upaya ikut meningkatkan taraf hidup dan kehidupan keluarga menuju masyarakat yang maju sejahtera guna mewujudkan hari esok yang lebih baik.

Pengalaman dan dedikasi gerakan PKK selama ini, lanjut Feby, lebih dari empat dasawarsa.

Ia mengharapkan, hal tersebut harus tetap dijaga dan dipertahankan, dan bahkan terus digelorakan pada masa-masa yang akan datang.

“Akhirnya, sebelum menutup sambutan ini, perkenankan saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada segenap peserta Rakon yang telah bersedia hadir. Dan, pada saatnya nanti, kami mohon kesediaan Bapak Gubernur untuk memberikan sambutan, sekaligus membuka Rakon PKK ini secara resmi,” pungkasnya.