Site icon Sonora FM Palembang

TPID se-Sumatera Selatan AdakanHigh Level Meeting: Upaya KendalikanInflasi dan KurangiKemiskinan

Elen Setiadi PJ Gubernur Sumatera Selatan

Sonora Palembang – Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)se-Sumatera Selatan mengadakanHigh Level Meeting(HLM) dan Capacity Buildingpada Jum’at, 2 Agustus 2024 di Ballroom Hotel Wyndham OPI Palembang. Pertemuan ini bertujuan merumuskan strategi untuk menekan laju inflasi dan mengurangi angka kemiskinan di provinsi ini.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, bersama dengan Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik, sepakat untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah ekonomi yang sedang dihadapi. Gubernur Sumatera Selatan, Elen Setiadi, menekankan pentingnya kerja sama semua pihak untuk mencapai tujuan ini.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, M. Latif menyampaikan inflasi bulanan Sumatera Selatan pada Juli 2024 tercatat sebagai yang terendah kedua se-Sumatera.

“berdasarkan histori, melandainya inflasi secara tahunan sejalan dengan menurunnya jumlah dan persentase penduduk miskin di Sumatera Selatan,” papar Latif.

Lebih lanjut, Latif memaparkan bahwa kontribusi komoditi terhadap garis kemiskinan didominasi dari kelompok makanan sebesar lebih dari 73% baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, sehingga dibutuhkan upaya pengendalian inflasi atas kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebagai upaya pengentasan kemiskinan

Sementara itu Pj. Gubernur Elen Setiadi memberikan apresiasi kepadaTPID se-Sumatera Selatan atas upaya pengendalian inflasi yang telah dilaksanakan dan memberikan penghargaan kepada Kabupaten Musi Banyuasin, Banyuasin, serta Musi Rawas atas perolehan Dana Insentif Fiskal (DIF) pada periode I 2024 ini.

Pj. Gubernur Elen Setiadi juga mengimbau kepada seluruh Kepala Daerah di Sumatera Selatan untuk menerapkan strategi penghapusan kemiskinan.

Lebih lanjut, Pj. GubernurElen Setiadi menyampaikan5 (lima) arahan yang wajib dilakukan oleh TPID se-Sumatera Selatan. Pertama, TPID Kabupaten/Kota diharapkan menjalankan semua program yang telah ada serta mengambil inisiatif baru untuk pengendalian beberapa komoditas utama, termasuk beras, gula pasir, dan cabairawit. Kedua, untuk pengendalian harga beras, TPID diharapkan bekerjasama dengan Bulog dan melaksanakan program seperti penyaluran beras bagi ASN. Ketiga, untuk pengentasan kemiskinan, dilakukan dengan penyaluran bansos, CSR, dan pelaksanaan program-program lain secara bersama yang menyasar target bersama. Keempat, TPID juga diimbau untuk melakukan sinkronisasi dan publikas idari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Kelima, TPID Kabupaten/Kota diharapkan meningkatkan kerja sama antar daerah di Provinsi Sumatera Selatan

“Strategi ini meliputi upaya menurunkan beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi kantong-kantong kemiskinan melalui optimalisasi pembangunan infrastruktur dasar, gerakan pembangunan sanitasi serentak, gerakan bedah rumah secara serentak, serta penanganan rumah tidak layak huni,’ ujar Ellen.

Dalam kegiatan ini, juga dilaksanakan Capacity Building dengan materi yang disampaikan oleh Direktur Statistik Distribusi BPS RI, Dr. Sarpono, S.Si, M.Sc.

Sarpono menyatakan bahwa salah satu upaya untuk mengatasi inflasi yang berdampak pada tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan adalah dengan mengatur pola distribusi di wilayah tersebut.

“Semakin panjang pola distribusi, maka selisih harga dari produsen ke konsumen akan semakin besar, yang dapat menyebabkan harga tinggi dan meningkatkan inflasi, serta berujung pada ketidakmampuan masyarakat untuk membeli dan meningkatkanangkakemiskinan,” ungkap Sarpono.

Sarpono juga mengimbau kabupaten dan kota di Sumatera Selatan untuk melakukan upaya pengentasan kemiskinan. Lebih lanjut, beliau menekankan beberapa komoditas utama yang harus menjadi perhatian di Sumatera Selatan, yaitu beras, telur ayam ras, minyak goreng, dan gula pasir.

Sebagaimana rilis Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, inflasi Sumatera Selatan pada Juli 2024 tetap terkendali, yaitu sebesar 0,29% (mtm) atau 1,87% (yoy), yang masih berada dalam sasaran inflasi nasional sebesar 2,5% ± 1%. Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan instansi terkait lainnya terus memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk menjaga terkendalinya inflasi dan tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan. Selanjutnya, masyarakat turut diimbau untuk dapat memproduksi pangan sendiri sejalan dengan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP).

Exit mobile version