BKKBN Ungkap Indikator Kurang Optimalnya Program Percepatan Penurunan Stunting

PALEMBANG SONORA – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo membeberkan indikator kurang optimalnya program penanganan stunting yang kini menjadi fokus Pemerintah Republik Indonesia.

Hasto mengatakan, masih adanya Kepala Daerah dan Dinas terkait dalam hal ini DPPKB yang belum teredukasi mengenai anggaran dalam penurunan stunting menjadi indikator program ini kurang optimal.

“Ini merupakan indikator program (penurunan stunting) tidak lancar, akibat serapan anggaran tidak lancar,” ucap Hasto usai menghadiri Temu Kerja Tim Percepatan Penurunan Stunting ” Evaluasi Capaian Semester I Tahun 2023 dan Praktik Baik Percepatan Penurunan Stunting Daerah” di Ballroom Wyndham Hotel Palembang, Senin (03/07).

Oleh sebab itu, melalui pertemuan yang berlangsung hari ini, Hasto berharap supaya Kepala Daerah dan Dinas terkait yang hadir lebih memahami terkait anggaran yang tersedia dalam penanganan stunting.

“Jadi dengan pertemuan ini akhirnya Kepala Daerah sudah tahu nih terkait Teknis Mikro dengan Kepala Dinas terkait. Soalnya banyak Bupati yang tidak tahu kalau ini ada anggarannya, sehingga tidak terserap,” ucapnya.

Meski demikian, Hasto mengapresiasi berbagai langkah yang dilakukan pihak terkait dalam mempercepat penurunan angka stunting, seperti halnya menginisiasi program ‘Bapak Asuh’.

“Artinya tidak hanya mengharapkan anggaran pemerintah. Ternyata gotong royong lebih cepat, karena program Bapak Asuh anak stunting datanya itu lebih cepat, sehingga upaya percepatan penurunan stunting bisa teratasi melalui program ini,” tutupnya.

Penulis : Fernando Oktareza

Sumber Foto : Koleksi Pribadi