- March 26, 2019
- Posted by: Bovend Saor Sitinjak
- Category: Agenda, Berita, Berita Lokal, Informasi, Jasa & Pelayanan

PALEMBANG, SONORA – Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Selatan menggelar Bimbingan Teknis Kehumasan Se-Sumatera Selatan, Selasa (26/3) pagi, di Grand Atyasa Convention Center. Kegiatan ini mengambil tema: Dengan Bimbingan Teknis Kehumasan Se-Sumatera Selatan Kita Jaga Netralitas dan Tingkatkan Peran Bakohumas dalam Pelaksanaan Pilpres 2019.
Menurut Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Selatan Jon Kenedy, SE, MSi, dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah UU No. 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Permenkominfo RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Bakohumas, serta Keputusan Gubernur No. 231/Kpts/Kominfo/2017 Tentang Pembentukan Bakohumas Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Masa Kerja Tahun 2017-2019.
Dikatakan Jon, bimtek kehumasan ini bertujuan dalam rangka ingin mewujudkan persamaan pandang serta peran, fungsi, dan tugas dalam unit kerja bidang kehumasan dan menyatukan potensi seluruh stakeholder dalam melaksanakan aktivitas komunikasi dan informasi baik di Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, TNI/Polri, BUMN/BUMD, dan instansi vertikal lainnya.
Jon menambahkan, tujuan lainnya adalah pihaknya ingin menyatukan agar hubungan antar lembaga melalui kehumasan ini berjalan baik demi persatuan dan kesatuan Republik Indonesia.
Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, yang diwakili Asisten III Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Prof. Edwar Juliartha, membuka kegiatan yang diikuti oleh lebih kurang 100 peserta tersebut.
Saat diwawancarai awak media, Edwar mengatakan kegiatan ini merupakan kegiatan reguler dalam rangka bersilaturahmi dan mengingatkan kembali tugas pokok, peran, dan fungsi dari masing-masing Bakohumas.
“Tapi, pada pagi hari ini sangat strategis, karena memang tujuannya untuk mengawal pesta demokrasi yang akan terjadi 17 April nanti,” jelasnya.
Lebih lanjut, Edwar menekankan soal pentingnya menjaga netralitas aparatur sipil negara di Pemilu Serentak 2019 ini.
“Aparatur Sipil Negara diharapkan harus netral. Bahasanya harus netral. Dan tetap mengawal pemilu ini menjadi pemilu yang damai. Dan kemudian sebagai usaha kita untuk tetap memberikan informasi kepada masyarakat,” pungkasnya.