- May 27, 2024
- Posted by: Jati Sasongko
- Category: Informasi
Palembang Sonora – Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa hampir 10 juta penduduk Indonesia generasi Z (gen z) berusia 15-24 tahun menganggur atau tanpa kegiatan. Lalu apa penyebab terjadinya kondisi seperti ini ?
Dr. Desy Misnawati, S.Sos., M.I.Kom, Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Bina Darma kepada Sonora (27/05/2024) mengatakan bahwa kondisi tersebut harus dilihat dari beberapa factor. faktor utamanya adalah karena gen z terdampak dari Covid-19, selain ada faktor lain seperti faktor geografi, pendidikan, ekonomi dan juga kebijakan tenaga kerja.
“ Jadi kalau saya membaca dari data statistik bahwa penduduk Gen z di Indonesia itu 9 ,9 juta yang berusia antara 15 -24 tahun itu dibilang sebagai pengangguran pada tahun 2023. Tapi mungkin kita juga bisa melihat dari beberapa aspek. Kenapa sih mereka dikatakan pengangguran. Tapi kita harus lihat dulu juga apakah mereka yang nganggur Gen z ini berada di perkotaan atau di perdesaan. Kita harus lihat itu juga karena yang kita lihat itu kalau tidak salah dari data yang ada di perkotaan itu kurang lebih 5 ,2 juta, jika dibandingkan dengan penduduk desa. Tapi kalau kita ketahui itu kan kontribusi dari tingginya pengangguran ini mungkin kalau di perkotaan mungkin bisa dilihat dari prasyarat kerja yang ketat, pengalaman kerja, kemudian batasan usia, kemudian juga bisa di biaya pendidikan yang tinggi karena sekarang dalam sektor formal itu kan semuanya kalau tidak salah itu akan beralih ke pekerjaan informal semua. Sehingga ada beberapa hal perlindungan yang kurang memadai karena lulusan -lulusan tersebut, sulit, lulusan baru itu, notabne akan sulit mendapatkan pekerjaan di sektor yang formal. Mungkin karena kaitannya kita kemarin itu adanya COVID itu ya. Jadi kan banyak yang ditahun 2020 kemarin yang Gen z itu yang atau yang dikenal dengan mahasiswa COVID itu ya. Kita juga lihat dari beberapa faktor yang cukup kompleks, misalnya bagaimana aspek pendidikannya, kemudian aspek ekonominya dan kebijakan tenaga kerja, mungkin ini yang membuat menjadi kita harus bener -bener,mampu memfokuskan, untuk memastikan bagaimana bonus demografi Indonesia yang katanya di 2045 itu menjadi Indonesia emas,” ujarnya.
Desy melanjutkan bahwa sebagian besar lulusan gen z proses pembelajarannya dilakukan melalui daring, apabila perguruan tingginya tidak komitmen dengan proses daring itu sendiri maka lulusan yang dihasilkan akan tidak sesuai dengan permintaan industry.
“ Banyak perusahaan yang mensyaratkan pengalaman kerja, dimana kita belum mampu untuk menciptakan sisklus dimana lulusan itu untuk mendapatkan pengalaman kerja, walaupun sekarang kita sudah ada yang notabene -nya katanya, kurikulum kampus merdeka belajar, kampus merdeka belajar. sepanjang pengalaman, kebetulan saya juga terlibat sebagai tenaga pendamping untuk MBKM Mandiri. Banyak perguruan tinggi yang belum melaksanakan kegiatan MBKM Mandiri, Itu tadi terkait pendanaan, belum ada pengalaman untuk mengatur sistem proses pembelajarannya, juga yang utama adalah bagaimana perubahan ekonomi dan teknologi. Kita ketahui, revolusi industri 4 .0 ini membawa perubahan yang sangat cepat untuk mempengaruhi struktur pekerjaan. Karena banyak pekerjaan -pekerjaan itu yang diganti sejarah otomatisasi ya. Banyak sekali. Kalau dulu kan parkir aja, kalau dulu kan harus ada yang jaga. Kalau sekarang kan, nggak perlu ada yang jaga lagi. Terus bayarnya itu nggak harus, sekarang ini kalau nggak itu nggak bisa lagi kan bayarnya itu pakai tunai gitu. Semuanya pakai Emoney gitu kan, kartu kredit dan segala macam itu. Nah ini sebenarnya ini lah yang nggak membawa, kenapa bonus demografi ini yang seharusnya menjadi keuntungan besar untuk kita semua. Tapi malah menjadi sesuatu hal yang sangat bermasalah,” ujarnya.
Desy menambahkan pemerintah, industry dan dunia pendidikan harus berklaboratif untuk memperbaiki sistem pendidikan, meningkatkan akses pendidikannya kepada keterampilan dan menciptakan bagaimana untuk meningkatkan kesempatan kerja.
“ Yang pertama, kita peningkatkan kualitas dan akses pendidikan. Misalnya kita buat pendidikan ketampilan yang relevan dengan perguruan tinggi- perguruan tinggi. karena ada beberapa perguruan tinggi kecil itu belum mampu untuk memberikan agar mahasiswa diperguruan tinggi itu tersertifitasi secara kompotensi sesuai bidang keilmuanya. Nah ini mungkin salah satu yang menjadi kolaborasi bagi di dunia industri, maupun pemerintah gitu, memberikan peluang -peluang ini. Dan kenyataannya kita tahu bahwa di dunia pendidikan itu membutuhkan banyak biaya terkait dengan bagaimana pengembangan pendidikannya. mungkin dari salah satunya, beberapa waktu kemarin ada kegiatan dari beberapa instansi pemerintah yang membantu mahasiswa berkolaborasi untuk memberikan program magang, pelatihan kerja, kemudian memberikan program sertifikasi keterampilan yang diakui oleh industri untuk meningkatkan kredibilitas lulusan sendiri di pasar dan dunia kerja. Mungkin juga bisa menciptakan bagaimana lapangan kerja dalam sektor formal. pemerintah juga harus bisa mendorong investasi dalam sektor formal untuk menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan yang stabil, yang aman, kemudian kita juga dukung UMKM. Salah satunya adalah kegiatan yang ada di, boleh saya contohkan kegiatan LLDikti wilayah dua, kegiatan UMKM -nya, bagaimana mahasiswa itu magang di UMKM, membantu di UMKM, mengembangkan UMKM sehingga bisa memberikan insentif khusus dan dukungan untuk UMKM -nya, untuk mahasiswanya tuh bagaimana mereka untuk belajar secara mandiri untuk mengembangkan UMKM. Nah, mungkin ini yang harus dilihat nih oleh pemerintah itu, kita tahu kan banyak BUMN, BUMD, bagaimana mereka berkolaborasi dengan kegiatan untuk membantu UMKM mandiri yang dilihat oleh LLdikti dua . Karena disitu kami selalu setiap akhir kegiatan, kami memilih mana mahasiswa di perguran tinggi yang aktif, kemudian di mana UMKM -nya ya. yang tadinya income -nya kecil ketika didampingin oleh mahasiswa, income -nya besar dan kami berapa kali mendapat beberapa mahasiswa dan UMKM itu mendapat bantuan dari salah satu bank untuk membantu mahasiswa dan UMKM itu. Nah, ini akhirnya bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Satu lagi usulannya mungkin untuk pemerintah kedepan, mungkin ada sedikit reformasi kebijakan dalam ketenagakerjaan. Karena biasanya dalam perekrutan maupun pelatihan itu selalu dilihat bagaimana kemampuannya dalam pengalaman kerja dan batas usia. Itu yang harus mungkin, yang harus lebih dilirik lagi. Dan yang utamanya adalah bagaimana melakukan perlindungan kerja. terlebih pada pengembangan teknologi dan digitalisasi, mungkin itu yang lebih kita bangun di infrastruktur digitalnya,” pungkasnya.
