- March 11, 2019
- Posted by: Bovend Saor Sitinjak
- Category: Berita, cuaca & peristiwa, Informasi, Inspirasi, Internasional, Jasa & Pelayanan
Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun-nya ke-19, Ombudsman RI menggelar Seminar Internasional bertajuk A Better Public Service Delivery in the Era of Disruption, Senin (11/3), di Hotel Novotel Palembang. Seminar ini diselenggarakan untuk berbagi pengalaman dan menyamakan persepsi di antara para stake holder Ombudsman di kawasan Asia Tenggara.
Ketua Ombudsman RI Prof. Amzulian Rifai SH, LL.M, Ph.D, dalam sambutannya menyampaikan, dalam menghadapi era disrupsi, diperlukan kesiapan seluruh pemangku kepentingan.
“Saat ini, hampir seluruh sektor mengalami disrupsi. Era disrupsi yaitu masa ketika perubahan terjadi sangat cepat dan sulit diprediksi. Perubahan tersebut membutuhkan kesiapan seluruh pemangku kepentingan jika tidak ingin ditinggalkan atau digilas oleh perubahan,” ujarnya di hadapan para peserta saat memberikan sambutan pada pembukaan seminar internasional di Hotel Novotel Palembang, Senin (11/3).
Amzulian menerangkan, disrupsi dalam pelayanan publik sangat signifikan dampaknya, mengingat pelayanan publik merupakan hak warga negara dan kewajiban pemerintah. Di saat masyarakat mendambakan pelayanan publik yang berkualitas, murah, cepat, dan terjangkau, kebutuhan masyarakat juga terus berkembang. Bahkan melampaui instrumen penyelenggara layanan.
Ia menambahkan, dalam pengembangan pelayanan diarahkan pada pengembangan pemanfaatan teknologi informasi. Dalam konteks ini, pemerintah perlu menyadari pentingnya memahami kebutuhan masyarakat.
“Masyarakat harus ditempatkan sebagai subyek dalam pembentukan regulasi. Sehingga pada saat regulasi diberlakukan tidak terjadi resistensi. Standar pelayanan harus jelas untuk mengurangi perilaku koruptif,” ujar Amzulian.
Adapun narasumber yang hadir adalah Deputy Ombudsman Office of Commonwealth Ombudsman Jaala Hinchcliffe, Ketua Ombudsman Thailand, General (Ret.) Viddhavat Rajatanun, Provedoria dos Direitos Humanos e Justica Ms. Jesuina Maria Ferreira Gomes, dan Head of Public Complaints Bureau Prime Minister’s Department Malaysia Datuk Harjeet Singh.
Seminar internasional ini mendorong beberapa pembicara baik dari dalam maupun luar negeri untuk membahas berbagai solusi untuk mengatasi tantangan atas disrupsi di berbagai bidang pelayanan publik di Indonesia. Seminar internasional yang juga didukung oleh Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia ini bertujuan untuk membahas topik di atas dengan asumsi bahwa pelayanan publik yang diadakan oleh birokrasi di Indonesia juga ditantang oleh situasi yang sama. Kegiatan ini juga dimanfaatkan oleh beberapa Ombudsman di negara Asia Tenggara untuk membicarakan inisiasi penyelenggaraan Forum Ombudsman ASEAN.
Amzulian menjelaskan Forum Ombudsman ASEAN ini nantinya bertujuan untuk memperkuat Ombudsman di wilayah Asia Tenggara.
“Forum ASEAN Ombudsman ini jika terlaksana, akan menjadi wadah untuk mengembangkan nilai-nilai ke-Ombudsman-an di negara-negara Asia Tenggara, yang pada akhirnya akan memperkuat hubungan antar negara di Asia Tenggara,” terangnya.
Amzulian menambahkan Forum Ombudsman ASEAN ini dimanfaatkan sebagai wadah untuk berbagi pengalaman dan solusi dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik di negara masing-masing. Forum seperti ini, menurut Amzulian, juga sangat penting bagi negara yang baru memiliki lembaga Ombudsman.
Seminar ini dihadiri oleh peserta dari beberapa negara tetangga di Asia Tenggara, demikian pula para pemangku kepentingan yang kerap berinteraksi dengan Ombudsman RI seperti kementerian/lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah se-Sumatera Selatan, para akademisi, organisasi masyarakat sipil, tokoh terkemuka, dan media massa.
Peserta dari internal Ombudsman RI yaitu Wakil Ketua Lely Pelitasari Soebekty, Anggota Ombudsman Prof. Adrianus Meliala, Alvin Lie, Ahmad Suadi, Ninik Rahayu, Ahmad Alamsyah Saragih, Laode Ida, Dadan Suparjo Suharmawijaya. Selain itu, hadir pula Sekretaris Jenderal Ombudsman Suganda Pandapotan Pasaribu beserta jajaran, dan para Kepala Perwakilan dari 34 Provinsi, Asisten Ombudsman RI baik dari pusat maupun kantor perwakilan di 34 Provinsi dan staf Sekretaris Jenderal.
Setelah pelaksanaan seminar internasional, Senin (11/3), rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati HUT ke-19 dilanjutkan dengan Rapat Kerja Tahunan Ombudsman RI Tahun 2019 keesokan harinya.
