- July 7, 2022
- Posted by: Jati Sasongko
- Category: Informasi
Palembang Sonora – Mantan bupati Muba, Dodi Reza Alex divonis 6 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah. Vonis ini dibacakan dalam sidang yang digelar secara virtual di pengadilan tipikor Palembang hari selasa lalu.
Apa tanggapan pengamat hukum terkait vonis ini ?, Dedeng Zawawi, S.H., M.H, Pengamat Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya kepada Sonora (06/07/2022) mengatakan bahwa vonis ini sudah memenuhi mekanisme hukum yang berlaku sebab biasanya majelis hakim menjatuhkan vonis sepertiga dari tuntutan jaksa.
“ Dodi divonis dalam kasus menerima suap, menerima proyek dinas PUPR tahun 2021 dengan kerugian negara 2,9 Milyar. Tuntutan jaksa 10 tahun 7 bulan ditambah hak politik dicabut. Dibandingkan majelis hakim memutus 6 tahun penjara dan denda 250 juta subsider 5 bulan kurungan penjara dan membayar pengganti 1,6 milyar. Bila dilihat dari konstruksi hukum dan ketentuan pidannya terbukti dari pasal 12 huruf A yang mengatur pejabat yang menerima suap. Dilihat dari tuntutan jaksa dan mekanisme hukum biasanya majelis hakim menjatuhkan vonis sepertiga dari tuntutan jaksa. Saya kira ini sudah memenuhi mekanisme hukum untuk mantan bupati Muba,” ujarnya.
Ia menambahkan terjadinya suap menyuap di kepala daerah dan kejadian ini selalu berulan kali. Factor penyebabnya adalah tingginya cost politik sehingga kepala daerah kasusnya adalah kolaborasi antara pejabat kepala daerah dengan pengusaha dalam memainkan proyek-proyek didaerah. Akibatnya proyek-proyek pengadaan rentan terjadi suap menyuap dan ini adalah salah satu kasus yang terjadi pada mantan bupati Muba Dodi Reza Alex.
Adanya upaya banding yang dilakukan Dodi menurutnya adalah hak dari terpidana untuk mengajukan banding dalam upaya mencari keadilan. Namun tuntutan jaksa biasanya akan lebih tinggi dari tuntutan sebelumnya.
“ Ditingkat banding atau kasasi masalah tipikor akan lebih tinggi dari sebelumnya tapi tidak bisa diduga karena ini mekanisme hukum yang objektif dalm proses persidangan,” tukasnya.
Ia mengatakan kasus seperti ini selalu berulang di kepala daerah, artinya belum ada efek jera. Kepala daerah harus berkaca dan tidak melakukan hal demikian karena merugikan rakyat. Proyek yang dipotong akan tidak berkualitas. Pejabat harus menyadari sesuai aturan-aturan yang berlaku dan tidak korupsi.
Penulis : Jati
Sumber foto : koleksi pribadi
