Kaum Buruh Kecewa dengan Perppu Cipta Kerja, Berikut Alasannya

Palembang Sonora – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja tertanggal 30 Desember 2022.

Hermawan, Ketua Federasi Serikat Buruh Niaga,  informatika, Keuangan, Perbankan dan Aneka Industri (Nikeuba) KSBSI Sumsel kepada sonora (04/01/2023) mengatakan bahwa kaum buruh menyatakan kecewa dengan perppu tersebut karena isinya tidak jauh berbeda dengan undang-undang cipta kerja.

“ pada prinsipnya buruh apakah diterbitkan perppu atau undang-undang baru itu kewenangan pemerintah, tapi dari sisi formil penerbitan perppu , dasar penerbitan dan isi perppu sangat mengecewakan buruh,” ujarnya.

Ia mengatakan undang-undang cipta kerja telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK dan diberikan waktu 2 tahun untuk perbaikan, artinya cipta kerja seharusnya diperbaiki sesuai ketentuan hukum tapi ternyata pemerintah merekayasa dengan menerbikan perppu. Secara hukum alasan diterbitkan perppu ada suatu keadaan memaksa, kekosongan hukum, kepastian hukum, ini justru pemerintah mengangkangi MK dengan menerbitkan perppu, seharusnya pemerintah memperbaiki undang-undang yang dinyatakan inkonstitusional itu. Ia menilai isi perppu tidak ada yang significan dan tidak jauh berbeda dengan undang-undang cipta kerja. Hampir tidak ada perubahan sama sekali seperti outsorcing  yang masih dilegalkan, penghitungan pesangon yang masih sama. Ada perubahan mekanisme dalam menetapkan upah minimum yang didasarkan pada pertumbuhan ekonomi, inflasi, index tertentu. Index tertentu ditetapkan pemerintah 0,1 – 0,3 tapi tidak ada kepastian dimana daerah mendapatkan angka tersebut. Index tertentu harus dihilangkan, yang lain isinya hampir sama dengan undang- undang cipta kerja. Ia mengatakan pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu isi dari perppu untuk menentukan langkah lebih lanjut. Ia mengatakan perppu harusnya mencabut undang-undang cipta kerja kembali ke undang-undang sebelumnya dan peraturan pelaksana lainnya.

“ Kepada pemerintah agar menggunakan kembali aturan sebelumnya, bila ada pembahasan lebih baik dibahas dengan seluruh stake holder yang ada. Berharap kepada pemerintah ada pengawasan yang dijalankan, januari ini akan ada pembayaran upah minimum sesuai ketentuan. Banyak perusahaan yang tidak melaksanakan dan tidak ada pengawasan. Pemerintah seharusnya melakukan pengawasan sesuai tupoksinya secara maksimal,” tutupnya.

Penulis : jati

Sumber foto : koleksi pribadi