- April 30, 2025
- Posted by: Bayu Prabowo
- Category: Artikel, ekonomi & bisnis, Informasi
Sonora Palembang – Aktivitas perekonomian di Sumatera Selatan (Sumsel) terus menunjukkan tren positif. Hal ini tercermin dari pertumbuhan pendapatan negara dan realisasi belanja Transfer ke Daerah (TKD) yang kian meningkat di awal tahun 2025. Kinerja ini disampaikan dalam rapat pleno Forum Asset and Liability Committee (ALCo) Sumsel yang diikuti oleh seluruh kantor vertikal Kementerian Keuangan di wilayah tersebut.
Sampai dengan Maret 2025, penerimaan pajak di Sumsel mencapai Rp2,43 triliun atau 16% dari target APBN, dengan pertumbuhan netto sebesar 9,1%. Peningkatan ini didorong oleh setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari sektor perkebunan kelapa sawit dan karet, serta adanya penyesuaian penerimaan pasca implementasi sistem Coretax. Secara rinci, penerimaan PPN dan PPnBM tumbuh 19,5%, sementara Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mencatat lonjakan sebesar 34,3%.
Tak hanya dari sektor perpajakan, penerimaan dari kepabeanan dan cukai juga mengalami pertumbuhan signifikan, mencapai 189,34% dibandingkan tahun sebelumnya. Lonjakan ini ditopang oleh meningkatnya ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya, serta kenaikan Harga Patokan Ekspor (HPE). Hingga Maret 2025, penerimaan dari sektor ini mencapai Rp187,80 miliar atau 72,76% dari target.
Secara total, pendapatan negara yang telah terealisasi mencapai Rp3,31 triliun atau 18,53% dari target, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 7,8%. Kontribusi besar juga datang dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mencapai Rp697,14 miliar. Dari jumlah tersebut, pendapatan PNBP BLU berkontribusi sebesar Rp400,21 miliar, sementara PNBP Lainnya termasuk dari aset dan lelang mencapai Rp296,93 miliar.
Sementara itu, belanja negara di Sumsel juga menunjukkan kinerja yang kuat. Total belanja negara hingga Maret 2025 tercatat sebesar Rp10,20 triliun atau 20,75% dari pagu anggaran. Rinciannya, belanja pemerintah pusat mencapai Rp2,53 triliun, sedangkan belanja TKD mencapai Rp7,67 triliun atau 22,82% dari pagu.
Kinerja belanja TKD ditopang oleh penyaluran Dana Desa yang telah mencapai Rp836,39 miliar (33,52%), Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp3,62 triliun (25,83%), serta Dana Bagi Hasil (DBH) Rp1,89 triliun (17,06%). Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik juga telah disalurkan sebesar Rp1,31 triliun, serta Dana Insentif Daerah sebesar Rp4,51 miliar.
Secara keseluruhan, pertumbuhan positif dalam penerimaan dan belanja negara menjadi sinyal kuat menguatnya aktivitas perekonomian di Sumatera Selatan. Kementerian Keuangan terus berkomitmen mengoptimalkan pelaksanaan APBN dan mendukung sinergi dengan 18 pemerintah daerah dalam penyaluran dana TKD secara efektif dan tepat.
