Persiapan SNLIK 2025: Strategi OJK dan BPS Sumatera Selatan untuk Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan

Sonora Palembang – Untuk mempersiapkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan mengadakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) pada 7 Januari 2025.

Tujuan dari Rapat Koordinasi Daerah adalah untuk mengatur strategi pelaksanaan survei di Sumatera Selatan. Ini akan menjadi bagian penting dari upaya untuk mengukur tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 menetapkan target inklusi keuangan nasional sebesar 98% pada tahun ini. SNLIK 2025 adalah survei tahunan yang dimulai untuk mengukur indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia, termasuk di Sumatera Selatan.

Tujuan dari survei ini adalah untuk menentukan seberapa efektif program edukasi keuangan yang telah berjalan saat ini dan menjadi acuan untuk desain strategi literasi keuangan yang akan datang. Survei ini akan dilakukan di berbagai kabupaten/kota di Sumatera Selatan dan akan melibatkan responden berusia 15 hingga 79 tahun. Ini adalah bukti komitmen untuk menyajikan data yang representatif.

Survei akan dilakukan di beberapa kabupaten dan kota strategis di Sumatera Selatan untuk menunjukkan keragaman masyarakatnya. Untuk menjamin keakuratan data, pendataan akan dilakukan oleh petugas terlatih yang menggunakan teknologi Personal Interviewing Assisted by Computer (CAPI). Diharapkan bahwa proses ini akan menghasilkan gambaran menyeluruh tentang literasi dan inklusi keuangan di Sumatera Selatan serta saran untuk meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat.

Arifin Susanto, Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan, menganggap SNLIK 2025 sebagai kesempatan penting untuk mengukur kemajuan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. “Kami berharap survei ini dapat memberikan gambaran yang akurat tentang perencanaan program literasi dan inklusi keuangan yang lebih baik di Sumatera Selatan, sehingga masyarakat semakin mudah mendapatkan akses ke layanan keuangan,” katanya.

Sementara itu, Moh. Wahyu Yulianto, Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan, menyatakan bahwa kerja sama antara OJK dan BPS memainkan peran penting dalam keberhasilan survei ini. “Kami berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan SNLIK 2025 dengan data yang akurat dan berkualitas. Hasil survei ini akan menjadi salah satu dasar pengambilan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah,” tegasnya. SNLIK 2025 diharapkan dapat menunjukkan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia dengan bekerja sama dengan Rakorda ini dan mendapatkan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan. Survei ini akan menjadi landasan kebijakan strategis untuk meningkatkan akses keuangan dan mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah tersebut.

 

 



Leave a Reply