Wagub Mawardi Minta Penggunaan Dana Desa Diawasi Ketat

Mewakili Gubernur Sumsel Herman Deru, Wakil Gubernur Sumsel Ir. H Mawardi Yahya menjadi narasumber dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 bertajuk Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pembangunan Desa di Sumatera Selatan, Senin (4/2), di Griya Agung Palembang.

Selain Wagub, acara ini juga menghadirkan dua narasumber penting lainnya yakni Sekretaris Jendral (Sekjen) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Anwar Sanusi serta Rektor Universitas Sriwijaya (Unsri) Prof Anis Saggaff.

Dikatakan Mawardi bantuan dana desa yang digulirkan pemerintah sejak 2014 silam sangat besar manfaatnya bagi masyarakat Sumsel. Namun demikian di balik manfaatnya itu ia menilai perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat agar dana yang mestinya diperuntukan bagi kesejahteraan masyarakat di desa-desa tidak disalahgunakan.

” Manfaatnya yang baik tentu harus kita teruskan tapi yang kurang juga harus dievaluasi. Menurut saya ini harus diawasi karena bisa saja arahnya “berbelok”. Karena saya dapat informasi dana ini bukan lagi untuk membantu pembangunan rakyat tapi untuk membangun akses sampai ke kebun-kebun pribadi. Makanya saya minta ada pengawasan tentang dana desa ini,” jelas mantan Bupati Ogan Ilir (OI) dua periode tersebut.

Meski dibarengi tenaga pendampingan namun lanjut Mawardi pengawasan cenderung belum begitu maksimal. Untuk itu kepada Sekjen Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Mawardi meminta agar dalam pelaksanaan penyaluran melibatkan pengawasan dari inspektorat.

“Inspektorat provinsi harus ada peranan mengawasi dana desa. Dananya tetap di kabupaten tapi diawasi Inpektorat biar bisa terkontrol,” tegasnya.

Lebih jauh Mawardi mengatakan pengawasan ini juga penting untuk memaksimalkan pembangunan di Sumsel. Termasuk mengentaskan angka kemiskinan yang masih tinggi di Sumsel 12, 80%. Caranya dengan mengelola dana desa menggunakan sistem padat karya yang dibayar.

” Kita kabupaten dan kota sudah sepakat untuk menuntaskan angka kemiskinan 1 digit. Memang ini tidak mudah makanya kami mulai ngebut memperbaiki infrastruktur di seluruh Sumsel hingga ke pelosok desa” jelasnya.

Menurut Mawardi, sejak dilantik 4 bulan lalu, mereka terus mencari penyebab tingginya angka kemiskinan. Apalagi angka kemiskinan ini justru banyak terjadi di daerah-daerah yang kaya dengan sumber daya alam berlimpah seperti Muba dengan minyaknya, Lahat dengan batubara dan juga Muratara. Kondisi ini berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi 6,14 % yang melampaui pertumbuhan ekonomi nasional.

“Ternyata masyarakat di daerah pertanian lebih sejahtera karena itu sekarang 2019 fokus kami infrastruktur di arahkan ke desa-desa dengan anggaran hampir Rp1,5 triliun,” jelasnya.