Anita Noeringhati Harapkan Perhutanan Sosial Dapat Terwujud di Sumsel

Pemerintah, dengan Program Perhutanan Sosial-nya, menginginkan agar masyarakat menikmati pemerataan perekonomian, khususnya kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Hal itu disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan RA Anita Noeringhati, Kamis (13/2), di Hotel Swarna Dwipa Palembang.

Menurut Anita, dengan adanya Perhutanan Sosial, masyarakat dirangkul oleh pemerintah untuk diberikan izin bersama-sama untuk melestarikan hutan.

Hal ini, kata Anita, bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, tapi pemerintah daerah juga harus ikut membantu.

Anita menjelaskan, bantuan pemerintah daerah dalam bentuk pembangunan akses jalan, pendampingan masyarakat, serta pembiayaan anggaran.

“Jangan sampai Pemerintah Pusat menilai bahwa pemerintah daerah tidak mau membantu, dengan alasan ini bukan tanggung jawab pemerintah daerah,” ujarnya.

Anita menegaskan, dirinya selaku Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, akan mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk ikut bertanggungjawab terhadap kehadiran Perhutanan Sosial di Sumatera Selatan.

Anita menilai, Perhutanan Sosial membutuhkan sinergi dari seluruh stakeholder terkait.

Menurut Anita, dana bergulir dari Pemerintah Pusat harus disampaikan kepada elemen perhutanan sosial yang memiliki izin usaha resmi.

Karena Sumatera Selatan termasuk ke dalam pionir Perhutanan Sosial, Anita berharap, alokasi dana bergulir untuk Sumatera Selatan bisa diprioritaskan.

Agar dana tersebut tidak menjadi bumerang bagi kelompok tani tadi, Anita menilai perlu dilakukan pendampingan.

“Bagaimana pemanfaatan anggaran itu sesuai dengan yang seharusnya,” pungkasnya.



15 Comments

Leave a Reply