Hukum
-
“Kuasa Hukum, Akuisisi PT SBS Telah Memenuhi Ketentuan”
- December 18, 2023
- Posted by: Bayu Prabowo
- Category: Hukum
No CommentsSonora Palembang – Sidang kasus dugaan korupsi proses akuisisi saham PT Satria Bahana Sarana (PT SBS) oleh PT Bukit Asam (PTBA) melalui anak perusahaan PT Bukit Multi Investama dengan terdakwa Milawarma, Nurtina Tobing, Syaiful Islam dan Anung Dri Prastya kembali di lanjutkan di Pengadilan Negeri 1A Palembang senin(18/12/2023). Agenda sidang pemeriksaan tiga orang saksi yang
-
Dosen dan Mahasiswa FH UNSRI Melakukan Perkuliahan Secara Langsung Di Desa Sungai Pinang
- November 3, 2021
- Posted by: Esy Armisi
- Category: Budaya, Hukum, Informasi
BANYUASIN, SONORA – Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat khususnya perangkat desa di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Banyuasin. Pengabdian ini menggunakan skema perkuliahan desa dengan mengusung tema “Perkuliahan Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintah Desa”. Pengabdian ini diketuai oleh Dedeng Zawawi, S.H., M.H. dengan anggota Zulhidayat, S.H., M.H., Hatta Azzuhri,
-
Komisi IV DPRD Prov. Sumsel Akan Kawal Perbaikan yang Dijanjikan PT. Sumatera Prima Fibreboard
- February 24, 2020
- Posted by: Bovend Saor Sitinjak
- Category: Agenda, Berita, Hukum, Informasi, Kesehatan
Warga Desa Palem Raya di Kabupaten Ogan Ilir mengeluhkan soal adanya pencemaran udara berupa bau dan partikel debu kayu yang disebabkan oleh operasional pabrik PT Sumatera Prima Fibreboard. Permasalahan tersebut sudah berlangsung selama beberapa tahun, namun pihak perusahaan tidak memberikan tanggapan. Atas kejadian itu, warga Desa Palem Raya kemudian melaporkan kondisi tersebut ke Komisi IV
-
Cak Amir Dukung Keberagaman di Kepengurusan RJ Sumsel
- February 21, 2020
- Posted by: Bovend Saor Sitinjak
- Category: Agenda, Berita, Hukum, Informasi
Rumah Jokowi (RJ) merupakan organisasi kemasyarakatan yang didirikan di Jakarta, pada tanggal 11 April 2014. Pendiriannya ditandai dengan penandatanganan piagam Rumah Jokowi di Jalan Perdatam, Jakarta Selatan. Ketua Umum Dewan Pengelola Pusat Rumah Jokowi Yongki Jonacta Yani, Jumat (21/2), melantik Pengurus DPD Rumah Jokowi Sumatera Selatan, di Mahameru Room, Hotel Swarna Dwipa Palembang. Menurut Dewan
-
Anita Noeringhati Harapkan Perhutanan Sosial Dapat Terwujud di Sumsel
- February 13, 2020
- Posted by: Bovend Saor Sitinjak
- Category: Agenda, Berita, Hukum, Informasi
Pemerintah, dengan Program Perhutanan Sosial-nya, menginginkan agar masyarakat menikmati pemerataan perekonomian, khususnya kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan RA Anita Noeringhati, Kamis (13/2), di Hotel Swarna Dwipa Palembang. Menurut Anita, dengan adanya Perhutanan Sosial, masyarakat dirangkul oleh pemerintah untuk diberikan izin bersama-sama untuk melestarikan hutan. Hal
-
Himpunan Masyarakat Perhutanan Sosial Sumatera Selatan Selenggarakan Talkshow dan Deklarasi
- February 13, 2020
- Posted by: Bovend Saor Sitinjak
- Category: Agenda, Berita, Hukum, Informasi
Perhutanan Sosial merupakan salah satu program strategis Pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat melalui pemberian akses kelola hutan, khususnya bagi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Peraturan Menteri LHK No. 83/2016 Tentang Perhutanan Sosial menegaskan, bahwa Perhutanan Sosial dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan
-
Kepala DLHK Kota Palembang: Kebersihan Sungai Adalah Tanggung Jawab Bersama
- January 15, 2020
- Posted by: Bovend Saor Sitinjak
- Category: Berita Lokal, cuaca & peristiwa, Hukum, Informasi, Kesehatan
Sampai dengan saat ini, sudah ada dua kasus kegiatan ilegal membuang sampah ke sungai, yang penindakannya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang Alex Fernandus mengatakan, bagi oknum masyarakat yang terbukti melakukan kegiatan ilegal membuang sampah ke sungai akan dijerat dengan hukuman kurungan maksimal 3 bulan.
-
OJK Tidak Bisa Tangani Koperasi Bermasalah
- December 10, 2019
- Posted by: Bovend Saor Sitinjak
- Category: Agenda, Berita, ekonomi & bisnis, Hukum, Informasi
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hanya memiliki kewenangan terhadap tiga kegiatan berikut: Perbankan, Industri Keuangan Non Bank, dan Pasar Modal. Oleh karena itu, OJK tidak memiliki kewenangan untuk memantau Koperasi. Selain tidak terdaftar di OJK, Koperasi juga tidak memiliki izin di OJK. Hal tersebut disampaikan Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Regional 7 Sumatera Bagian